SENIN, 7 MARET 2011, 09:17 WIB
Ismoko Widjaya, Suryanta Bakti Susila
VIVAnews - Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, kemarin mengatakan PDI Perjuangan (PDIP) menolak tawaran masuk kabinet. Bagi Golkar, pasca-penolakan PDIP hanya ada satu opsi bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengembalikan kepercayaan publik.
"Presiden harus memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kepemimpinannya di kabinet maupun koalisi," kata Wakil Bendahara Bidang Organisasi dan Daerah Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Bambang Soesatyo, kepadaVIVAnews.com, semalam.
Menurut Bambang, sebagian besar publik tidak antusias mengikuti isu reshuffle atau perombakan kabinet. Selain karena isu ini sudah bergema selama berbulan-bulan, berbagai elemen masyarakat pun tidak yakin bahwa reshuffle kabinet bisa memperbaiki dan meningkat efektivitas pemerintahan.
Bambang menegaskan, publik sudah yakin bahwa kunci peningkatan kinerja pemerintahan sekarang ini adalah efektivitas kepemimpinan presiden, dan bukan semata-mata reshufflekabinet. "Hanya itu opsi yang tersedia bagi presiden, setelah PDIP konsisten menolak bergabung dalam koalisi pemerintahan sekarang ini," ujar anggota Komisi III DPR ini.
Bambang melanjutkan, publik melihat nafsu merombak formasi kabinet sebagai tontonan tentang bagaimana presiden dan partai tertentu melampiaskan kemarahan pascagugurnya usul hak angket pajak di DPR.
"Marah karena 1-2 anggota koalisi konsisten bersikap kritis. Seharusnya mereka introspeksi, karena gagal mengelola koalisi sebagaimana mestinya," kritik Bambang.
Kini, lanjut Bambang, publik tidak melihat ada makna strategis dari reshuffle kabinet itu, khususnya bagi rakyat dan negara. Idealnya, acuan reshuffle adalah pandangan obyektif tentang kinerja kabinet, bukan semata-mata karena alasan marah terhadap anggota koalisi.
• VIVAnews"Presiden harus memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kepemimpinannya di kabinet maupun koalisi," kata Wakil Bendahara Bidang Organisasi dan Daerah Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Bambang Soesatyo, kepadaVIVAnews.com, semalam.
Menurut Bambang, sebagian besar publik tidak antusias mengikuti isu reshuffle atau perombakan kabinet. Selain karena isu ini sudah bergema selama berbulan-bulan, berbagai elemen masyarakat pun tidak yakin bahwa reshuffle kabinet bisa memperbaiki dan meningkat efektivitas pemerintahan.
Bambang menegaskan, publik sudah yakin bahwa kunci peningkatan kinerja pemerintahan sekarang ini adalah efektivitas kepemimpinan presiden, dan bukan semata-mata reshufflekabinet. "Hanya itu opsi yang tersedia bagi presiden, setelah PDIP konsisten menolak bergabung dalam koalisi pemerintahan sekarang ini," ujar anggota Komisi III DPR ini.
Bambang melanjutkan, publik melihat nafsu merombak formasi kabinet sebagai tontonan tentang bagaimana presiden dan partai tertentu melampiaskan kemarahan pascagugurnya usul hak angket pajak di DPR.
"Marah karena 1-2 anggota koalisi konsisten bersikap kritis. Seharusnya mereka introspeksi, karena gagal mengelola koalisi sebagaimana mestinya," kritik Bambang.
Kini, lanjut Bambang, publik tidak melihat ada makna strategis dari reshuffle kabinet itu, khususnya bagi rakyat dan negara. Idealnya, acuan reshuffle adalah pandangan obyektif tentang kinerja kabinet, bukan semata-mata karena alasan marah terhadap anggota koalisi.
No comments:
Post a Comment